Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang terkait rencana kebijakannya terhadap pembatasan kuota bbm bersubsidi tahun 2011. “Hampir seluruh fraksi di DPR tidak menyetujui kedua opsi yang disampaikan pemerintah, karenanya sangat mungkin untuk dibatalkan, atau minimal ditunda,” tegas Anggota Komisi VII Satya W. Yudha (Fraksi PG) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/12)

            Ia menilai kedua pilihan itu tidak tepat serta memberatkan masyarakat, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang rata-rata juga menggunakan kendaraan plat hitam. Ia menambahkan, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan bahan bakar gas.

            Meskipun infrastruktur untuk pengisian bahan bakar gas belum mencukupi, menurutnya, pertamina hanya minta waktu sekitar tujuh atau delapan bulan untuk mempersiapkannya.

            Satya juga menyayangkan, karena ternyata proposal yang disampaikan pemerintah belum melalui survey sama sekali. “Kami minta angka yang pasti dari pemerintah, berapa angka riil yang dibutuhkan untuk bbm bersubsidi ini, sebelumnya dalam RAPBN kita sudah sepakati untuk tahun 2011 sebesar 38juta kilo liter. Memang memberatkan APBN, karena itu perlu terobosan,” tegasnya

            Sementara itu anggota Komisi VII lainnya Bobby Adithya Rizaldi (Fraksi PG) mengatakan secara pribadi ia mengaku setuju jika ada kenaikan bbm untuk tahun 2011 mengingat untuk kepentingan masyarakat, terlebih jika kenaikan itu hanya sekitar 10persen

            Namun untuk rencana pembatasan bbm bersubsidi 2011, ia menilai hal tersebut merupakan kebijakan prematur. “Untuk tahun 2011 proyeksi kuota bbm itu berapa, kalau hanya terjadi kenaikan 10persen, masih ada cara lain yang bisa ditempuh,” tanyanya

            Lebih lanjut Bobby juga menanyakan, kesiapan pertamina untuk menghadapi rencana pembatasan bbm ini, baik secara infrastruktur maupun secara barang dagangan. “Apakah dampak-dampak seperti ini sudah dipikirkan. Bagaimana dengan gejolak sosialnya, kalau tidak sama saja dengan membunuh pertamina secara perlahan. Bagaimana pertamina bisa bersaing dengan SPBU swasta,” tegasnya

            Pendapat senada dikemukakan anggota Komisi VII Iqbal Alan Abdullah (Fraksi Hanura), secara prinsip dirinya sepakat untuk menekan subsidi. Namun ia minta agar kebijakan ini dilakukan kajian dengan matang, karena dikhawatirkan membuka peluang masalah baru.

            Ia mencontohkan, misalnya seseorang membeli premium dengan mobil angkot yang bisa menampung bensin hingga 200liter lalu dijual dengan harga subsidi. Karenanya kata dia harus betul-betul ada kontrol yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kontrol untuk menakuti rakyat semata.

            Iqbal menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut masih mentah, untuk itu ia meminta agar pemerintah segera melakukan kajian yang komprehensif. (sw) Foto:doeh/parle/DS